Perkara “Democratainment”
April 4th, 2008Neologisme, bentukan kata baru tak hanya bermakna baru, tetapi memantulkan hadirnya transformasi dan realitas baru. Begitulah istilah democratainment dan politicotainment mulai memperkaya kamus politik kontemporer. Dua istilah hibrid untuk melukiskan kecenderungan dunia politik memasuki abad ke-21.
Istilah tersebut menunjukkan makin kuatnya unsur hiburan dalam praktik demokrasi dan proses politik.
Kajian politik konvensional keteteran menghadapi perubahan dahsyat dunia politik dan menjelaskan perilaku elite politik serta proses partisipasi politik. Bagaimana menjelaskan perubahan "watak" komunikasi politik elite warga dan partisipasi politik warga dalam praktik democratainment dan pentas politicotainment?
Menghibur
Ketika memperkenalkan istilah democratainment, John Hartley (1999) bermaksud menggambarkan kecenderungan praktik demokrasi di tengah pertumbuhan dunia media, khususnya televisi, yang kian terkomersialkan. Istilah ini adalah perluasan untuk istilah hibrid yang sudah dikenal, yakni infotainment dan edutainment. Dalam demokrasi komersial, partisipasi warga dalam bidang publik semakin sering dilakukan melalui media hiburan dan lembaga komersial ketimbang lembaga publik.
Di tengah kemajuan dunia media, partisipasi politik warga tak lagi didominasi secara langsung atau tatap-muka, tetapi dengan perantaraan media hiburan, terutama televisi. Democratainment adalah proses demokrasi yang menghibur. Demokrasi dilihat sebagai hiburan dan sekaligus hiburan sebagai media demokrasi. Orang berpartisipasi di dalam dan lewat hiburan. Alih-alih dilihat sebagai pencipta apatisme politik, media dipAndang sebagai bagian penting dari proses partisipasi dan identifikasi politik warga.
Media adalah bagian hakiki dari praktik demokrasi ini, meski masih sarat kontroversi. Beberapa ahli memandang bahwa media yang menyajikan berita dan opini politik, disertai meningkatnya level pendidikan, memiliki efek mendidik dan memobilisasi warga secara politik. Namun, banyak lagi yang berpendapat sebaliknya. Media dibilang tak mendidik, tetapi hanya menghibur. Media hanya memusatkan perhatiannya pada kisah kehidupan manusia yang superfisial dan tanpa kedalaman. Sebagian lagi memandang media hanya menyajikan "diet berita buruk", yang menekankan konflik, inkompetensi, korupsi, dan skandal. Pendeknya, segala hal yang dianggap sensasional.
Bukankah masyarakat memang butuh sensasi dan fantasi?
Warga "remote-control"
Dalam menentukan sikap dan preferensi politiknya, warga negara menjadi konsumen atau khalayak media. Mereka bebas menentukan pilihan, sesuai dengan drama dan lakon politik yang digandrungi. Mereka bebas memilih dan mengalihkan saluran media hiburan politik yang disukai. Mereka disebut seorang profesor komunikasi politik "warga negara remote-control" (remote-control citizen) (Coleman, 2006).
Di Indonesia, kebangkitan warga negara remote-control adalah potret kebangkitan generasi pascagolongan, pascaikatan primordial. Generasi tanpa ikatan identitas yang kaku. Generasi dengan identitas yang cair ini, identitasnya dibentuk oleh budaya media pop. Ia menyerap banjir nilai yang datang dari berbagai penjuru, terutama melalui media hiburan. Ia membunuh waktu senggang dengan hiburan yang menjanjikan eskapisme seketika yang hadir langsung ke dalam ruang keluarga. Ia adalah "warga politik" dalam "masyarakat tontonan politik".
Media baru ikut menyalurkan pemuasan psikopolitik warga politik baru ini. Teknologi SMS tak hanya menjadi penyambung pesan kasih sayang atau saling tukar foto idola, tetapi untuk mobilisasi dukungan politik. Blog dan komunitas virtual di Internet tak hanya jadi ajang gosip, tetapi media aktualisasi dan promosi diri sekaligus forum penegasan sikap politik di ruang publik.
Di sini, cyberpornotainment berdampingan dengan cyberdemocratainment. Pentas hiburan pornografi dan hiburan demokrasi hadir bersebelahan dalam karut-marut infotainment di dunia maya.
"Demokrasi fans"
Demokrasi mutakhir bukanlah demokrasi populis/kewargaan/kerakyatan dalam artian konvensional. Demokrasi kini adalah "demokrasi publik pengagum" atau "demokrasi para penggemar", atau disebut oleh ilmuwan kajian media sebagai "demokrasi fans". Generasi remote-control butuh fantasi dalam berkreasi dan berpartisipasi. Fantasi akan figur idola dibutuhkan oleh para fans. Karena, dengan fantasi itu mereka membangun identitas dan harapan akan kehidupan politik.
Itulah sebabnya, figur-figur fantasi media menjadi idola dunia politik dan hiburan. Seperti para penonton dalam dunia hiburan butuh idola untuk dipuja, warga masyarakat tontonan pun membutuhkan idola dalam dunia politik untuk dikagumi. Kriteria "politisi yang ideal" pun ikut berubah, ketika ideologi hiburan memaksakan unsur fisik dan penampilan sebagai faktor penting daya tarik warga yang lahir dalam budaya tontonan. Di sini, politik kemasan makin menyingkirkan kualitas kenegarawanan. Retorika citra visual mengalahkan realita aktual.
Democratainment dan politicotainment menunjukkan bahwa demokrasi dan politik tidak perlu hadir secara sangar di ruang publik.
Ketika dunia politik masuk dalam logika budaya pop, figur politisi (kandidat pejabat publik) pun dikonstruksi supaya menjadi seperti figur-figur entertainer pop. Para politisi menjadi penghibur dan dunia politik menjadi panggung hiburan.
Mungkin itulah sebabnya, beberapa politisi sering mengajukan jawaban atas masalah masyarakat dengan jawaban yang hanya "menghibur" masyarakat. Mereka juga rajin menggunakan slogan atau retorika simbolik untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa seolah-olah masalah sedang diatasi, meski kenyataannya relatif kecil hasil yang telah dicapai oleh kebijakan yang dibuat. Selain itu, mereka juga semakin bersemangat menjadikan dirinya sebagai figur fantasi, seperti layaknya para selebriti dunia hiburan yang sering memerankan tokoh kunci dalam drama-drama fiksi atau opera sabun di televisi.
Kalau sebelumnya proses keterlibatan politik warga dipandang sebagai pilihan rasional-kognitif, lewat hiburan ia dilihat sebagai pilihan emosional-afektif. Itulah sebabnya unsur melodrama, opera sabun, dan tragi komedi yang menjadi bagian penting dari genre bisnis hiburan sangat sesuai dengan dunia dan kehidupan politik yang sering digambarkan seolah-olah "dunia" yang penuh intrik, konflik, ketegangan, pengkhianatan, kemenangan. dan kekalahan yang tak jarang mungkin berakhir tragis. Sehingga, muncul mitos diperlukan pemimpin harapan atau tokoh penyelamat. Tapi, yang lahir para pemimpin penghibur di pentas selebritisasi politik.
Pertanyaannya, apakah proses pendidikan politik lewat democratainment dan politicotainment akan ikut memobilisasi masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat pada pemilu ataukah ia semakin menyuntikkan apatisme politik? Apakah ia akan mencerdaskan atau memiskinkan warga secara politik?
Jawaban pertanyaan ini masih menanti penelitian yang lebih dalam. Penelitian di sejumlah negara maju menunjukkan bukti konsisten bahwa figur media hiburan mulai mengambil alih agen sosialisasi politik tradisional. Barangkali seperti halnya tokoh fantasi dunia hiburan, mulai menjadi tokoh fantasi dunia politik kita akhir-akhir ini. Maka demokrasi para pemimpi akan lebih cocok ,di tengah mayoritas masyarakat yang suka ilusi dan fantasi akan image sosok ketimbang kualitas sang politisi.***
Penulis, peneliti media dan budaya, Institut Komunikasi Jakarta.
(Pikiran-Rakyat)
Politik tanpa Imajinasi
March 22nd, 2008dalam sebuah wawancara eksklusif di televisi, seorang pejabat tinggi dicocor dengan sejumlah pertanyaan kritis oleh seorang presenter yang manis. Dengan penuh percaya diri, sang pejabat menjawab dengan tangkas setiap pertanyaan.
Ketika ditanya sikapnya tentang kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, si pejabat menjawab, jangan khawatir itu hanya sementara. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Fondasi ekonomi kita masih kuat. Bahkan, dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain, kita masih jauh lebih baik.
Yang menarik dari sejumlah wawancara sejenis adalah seolah-seolah segalanya sedang berjalan dengan baik. Everything is OK! Tak perlu ada yang terlalu dirisaukan. Kompromi elite politik itu memang lambat, jadi mesti sabar. Utang luar negeri itu hanya masalah waktu. Bencana alam hanya masalah gejala perubahan iklim. Korupsi hanya masalah kriteria. Kemiskinan hanya masalah rendahnya keterampilan rakyat. Dan, demokrasi itu bukan jaminan untuk sejahtera.
Kontradiksi perspektif
Jawaban pejabat di atas terlihat logis dan benar. Akan tetapi, jawaban itu benar bila hanya dilihat dari satu perspektif, yakni perspektif si pejabat atau kelompok elite politik. Jelas bagi kaum elite atau OKB di Jakarta, kenaikan harga pastilah tak akan terasa, apalagi bagi si pejabat yang diwawancara. Akan tetapi, bagaimana bagi masyarakat bawah?
Potret cara berpikir yang cenderung elitis, kurang populis. Ini akan kontradiktif dengan cara berpikir masyarakat. Saya pernah mendengar sendiri, seorang pejabat tinggi yang mengatakan bahwa orang-orang yang sering mengkritik itu karena mereka cemburu. Mungkin saja mereka cemburu. Namun, isi kritik mereka juga harus didengar dengan empati.
Politik yang dijalankan tanpa imajinasi akan fungsi jabatan publik yang sesungguhnya jelas akan kontradiktif dengan cita-cita demokrasi itu sendiri. Di sini kita melihat kebijakan publik yang dijalankan dengan dua pola komunikasi politik yang juga saling bertentangan. Di satu pihak, yang berorientasi pada kepentingan kelompok (golongan atau partai) atau sekelompok kecil elite (klik kepentingan). Di lain pihak, yang berorientasi pada kepentingan warga atau masyarakat luas. Politik dilihat sebagai bagian dari pemberdayaan warga.
Pertama, kebijakan publik yang berorientasi negara akan menghasilkan pola komunikasi politik yang berorientasi elitis. Kekuasaan diraih dan dijalankan bukan untuk merancang atau mengimplementasikan program yang berorientasi menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, untuk memuaskan kebutuhan diri, kelompok atau kepentingan sempit demi mempertahankan kekuasaan. Tak usah heran, kalau imajinasi akan kekuasaan masih mendominasi bahasa politik elite politik.
Kedua, kebijakan publik yang berorientasi warga akan menghasilkan pola komunikasi politik yang berorientasi populis. Kekuasaan yang berhasil diraih, dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk merancang kebijakan dan menyusun program-program strategis yang berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan warga, terutama masyarakat bawah. Pejabat publik yang menyadari jabatan dalam sistem demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat", pasti akan mengembangkan pola komunikasi politik yang berorientasi populis. Yakni, pada kepentingan masyarakat yang telah bersusah payah memilihnya.
Politik seolah-olah
Mengapa pesan komunikasi politik yang berorientasi populis masih kurang hidup dalam wacana elite politik kita? Beberapa pendapat mengatakan bahwa itu hanya mencerminkan bahwa elite politik Orde Baru dan warisan budaya politiknya masih mendominasi pentas dan wacana politik nasional. Pendapat yang lain mengatakan ibarat pohon besar, reformasi politik baru berhasil memangkas beberapa ranting kecil. Belum sampai ke batang, apalagi akarnya.
Akan tetapi, sebenarnya ada alasan lain mengapa pesan komunikasi politik yang berorientasi elitis masih mendominasi wacana politik nasional. Ini disebabkan imajinasi politik elite dan warga sedang terpesona oleh fantasi-fantasi wacana politik di pentas budaya pop. Dalam pentas demokrasi yang kian terkomersialkan, partisipasi warga dalam urusan publik semakin sering dilakukan melalui media hiburan dan lembaga komersial ketimbang lembaga publik. Tak heran kalau politik lebih dilihat sebagai panggung pertunjukan elite sekaligus pentas hiburan warga.
Ketika politik kian menjadi komoditas, pentas dunia politik semakin didominasi oleh orang-orang yang bermental saudagar dan berpenampilan selebriti. Beberapa di antaranya bahkan tak segan-segan menjadikan jabatan politik untuk bisnis dan sekaligus bisnis sebagai jalan mudah berpolitik. Itulah mungkin sebabnya dalam sejarah politik Indonesia mutakhir, akan aneh kalau menemukan ada orang yang berkurang hartanya setelah dia jadi pejabat publik.
Politik tanpa imajinasi amat mengAndalkan peristiwa semu, kejutan-kejutan sesaat, citra-citra sekilas. Kuatnya komodifikasi politik semakin membuat peristiwa semu politik lebih penting daripada real-politik. Para elite politik yang merupakan komunikator politik profesional lebih sering mengandalkan kekuataan citra ketimbangan ketajaman logika. Lebih mementingkan kemasan kulit ketimbang kualitas isi. Di sini komunikasi politik yang berorientasi substansi semakin dikalahkan oleh komunikasi yang mengandalkan sugesti bunyi, visualisasi penampilan, dan imaji sosok sang politisi.
Politik tanpa imajinasi adalah politik yang berpusat pada kepenting diri (self), bukan pada publik. Semacam gejala "narsisme politik". Politik yang hanya tergila-gila pada diri atau kelompok sendiri. Menurut David Hume dalam karya klasiknya, A Treatise of Human Nature, "Imajinasi memperluas pengalaman." Dengan imajinasi, kita mampu membayangkan hal-hal yang tak pernah kita alami. Kita bisa berempati, merasakan sesuatu dari perspektif orang lain. Kita bisa merasakan bagaimana orang miskin menghadapi kenaikan harga, tanpa kita harus jadi miskin. Miskinnya imajinasi tercermin pada pola komunikasi politik tanpa empati.
Oleh karena itu, tak usah heran kalau jawaban wawancara seorang politisi sering bukan dimaksudkan untuk mencari jalan pemecahan masalah, tapi untuk menimbulkan kesan dan memuaskan diri dan penonton. Di pentas wawancara, politik seolah-solah berjalan mulus. Namun dalam kehidupan nyata, jalan pun tak terurus. "Politik seolah-seolah" ini –meminjam istilah K.H. Abdurrahman Wahid– adalah potret politik yang dijalankan dan dikomunikasikan tanpa imajinasi. Mungkin dalam beberapa dasawarsa ia akan mendominasi kehidupan politik kita.
Penulis, peneliti Institut Komunikasi, mengajar penulisan kreatif di Fikom Universitas Islam Bandung.
Sumber : Pikiran Rakyat Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar