Selasa, 14 April 2009

Mengenal Anthony Giddens

ANTHONY Giddens (62) memang menjadi sangat terkenal karena bukunya, The Third Way: The Renewal of Social Democracy (Cambridge: Polity Press, 1998; edisi Indonesia berjudul: Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). Berkat buku itu, selama tiga bulan, Giddens diwawancarai sebanyak 90 kali. Presiden AS Bill Clinton dan istrinya, Hillary, bahkan mengundang Giddens untuk menguraikan dan berdis-kusi mengenai The Third Way di New York, 23 September 1998. Dua perdana menteri, Tony Blair dari Inggris dan Romano Prodi dari Italia, diundang pula untuk berpartisipasi.

The Third Way-pun segera mendunia. Melalui lima kuliah publik tahun 1999 berjudul Runaway World-yang diberi-kan dari London (7/4 dan 5/5), Hongkong (14/4), New Dehli (21/4), dan Washington DC (28/4) lewat The 1999 Reith Lectures Radio BBC Four yang disiarkan ke seluruh dunia-Giddens mempropagandakan gagasannya. Kuliah tersebut memicu enam pemimpin pemerintahan, Bill Clinton (AS), Tony Blair (Inggris), Gerhard Schroeder (Jerman), Lionel Jospin (Perancis), Massimo D'Alema (Italia), dan Henrique Cardoso (Brasil), untuk mengkaji ulang kebijakan 'kiri-tengah' dalam konferensi bertajuk "Progressive Governance for the XXI Century" di Florence, Italia, 21 November 1999.

Dan, seakan begitu mendadak, Giddens segera saja menjadi sebuah fenomena tersendiri di pengujung abad ke XX. Di banyak negara, teori politik dan sosial The Third Way didiskusikan dan diseminarkan. Di Indonesia misalnya, 15 Februari 1999 lalu, harian Kompas sudah menyelenggarakan "Diskusi Aktualisasi The Third Way" (laporannya ada pada Kompas edisi 19 Maret 1999). Sementara majalah Basis asal Yogyakarta mengawali terbitan awal tahun 2000-nya dengan sebuah edisi khusus mengenai Anthony Giddens. Di negerinya, Inggris, Giddens memang kemudian terpilih sebagai tokoh ke-12 paling berpengaruh untuk tahun 1999 dalam dunia pendidikan, di bawah PM Tony Blair dan Menteri Pendidikan dan Pekerjaan David Blunkett (The Sunday Times, 26/9/1999).


HAMPIR semua ilmuwan sosial dan politik sepakat, Anthony Giddens-sejak 1997 menjadi Direktur London School of Economics and Political Science (LSE)-terkenal karena karya tulisnya. Lebih dari 200 artikelnya tersebar di berbagai jurnal, majalah, dan surat kabar. Sebagian kumpulan artikelnya bahkan sudah diterbitkan oleh penerbit Routledge dari London tahun 1997 menjadi empat jilid besar. Sementara jumlah buku yang ditulis oleh Giddens atau bersama orang lain-sampai 1999-sudah mencapai 32 buah. Buku-buku itu pun sudah diterjemahkan dalam 29 bahasa.

Karya-karya ilmiah Giddens juga menjadi bahan penelitian. Tercatat 12 buku ditulis mengenai pandangan pencinta klub sepak bola Tottenham Hotspurs ini (tesis S-2 Giddens di LSE adalah mengenai "olahraga dan masyarakat"!). Sementara itu, pengaruh keilmuan Giddens di pemerintahan Partai Buruh Inggris juga mencolok. Secara agak sinis, politisi dan media setempat menyebut Direktur LSE ini sebagai "Gurunya (PM) Blair". Bersama beberapa ilmuwan lainnya, Giddens memang menjadi tokoh paling penting dalam "University of Downing Street", sebutan sindiran dari majalah The Economist (edisi 4/9/1999) mengenai lingkaran para akademisi di sekeliling Tony Blair. Downing Street adalah kantor PM Inggris.


NAMUN, keterkenalan Giddens di bidang ilmu sosial itu tidak seimbang dengan kelengkapan informasi me-ngenai data pribadinya. Ri-wayat hidup Anthony Giddens memang penuh dengan warna kontras. Ia lahir di Edmonton, London Utara, pada 18 Januari 1938 dari sebuah keluarga karyawan bus umum, yang di rumahnya sama sekali tidak memiliki buku. Anthony menjadi satu-satunya anak dari keluarga itu yang bersekolah tinggi.

"Hanya karena keberun-tungan saya bisa masuk ke University of Hull," kenangnya. Di universitas itu, ia belajar sosiologi dan psikologi untuk kemudian melanjutkan master-nya di LSE. Menurutnya, kala itu LSE sangat angker. Ini berbeda dengan LSE di bawah Giddens yang menjadi sangat pop.

Pada akhir dasawarsa 1960-an, Giddens sangat tertarik dengan "mentalitas California" yang begitu menekankan kemampuan "transformasi diri". Mental minder "anak London Utara" dibuangnya. Giddens kemudian mematok ambisi menjadi seorang teoretikus besar Inggris. Ia lalu masuk ke University of Cambridge pada tahun 1970 untuk mengambil PhD. Namun, di situ-sebagai mahasiswa pascasarjana maupun sebagai asisten dosen-ia sering bentrok dengan koleganya. Akibatnya, sembilan kali ia ditolak menjadi dosen tetap.

Baru setelah 14 tahun di Cambridge, Giddens, yang lulus PhD tahun 1976, diangkat menjadi dosen (1984) dan profesor (1986) sosiologi. Tampaknya, keilmuan Giddens baru diakui setelah ia menerbitkan The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (Cambridge: Polity Press, 1984), yang menurut majalah Cosmopolis dari Jerman edisi Juni/Juli 1999 merupakan karya paling utama Giddens.

Tahun 1992, Giddens kembali melakukan transformasi diri melalui bukunya, The Transformation of Intimacy (Cambridge: Polity Press, 1992), yang-aneh-terjual laku sebagai buku self-help. Buku itu adalah hasil tiga tahun masa terapi kejiwaan Giddens menyusul perceraiannya dengan istrinya yang kedua. Dalam buku itu, Giddens menganjurkan perlunya sebuah "hubungan murni" (antar lelaki dan perempuan) yang didasarkan pada hakekat kepuasan hubungan itu sendiri. Tentu saja, kaum feminis Inggris sangat marah. Sosiolog Jean Seaton misalnya, mengatakan, buku itu merupakan "maklumat seorang pencinta oportunis posmodernis", yang hanya "menuntut hak berhubungan tanpa tanggungjawab" [bandingkan dengan semboyan politik baru The Third Way (hlm 65): "Tak ada hak tanpa tanggung jawab"].

Giddens memang menjadi sangat kontroversial dan terkenal ketika dua tahun lalu ia menerbitkan The Third Way. Soal keterkenalan, bisa dimaklumi. Sejak tahun 1985, Giddens sudah memiliki dan menguasai Polity Press, yang menerbitkan seluruh karya tulisnya. Kemampuan penerbit ini juga luar biasa. Melalui Polity Press sudah sekitar 400.000 textbook sosiologi karangan Giddens, Sociology (Cambridge: Polity Press, 1998), berhasil dijual. The Third Way juga tersebar luas karena Polity Press dan koneksi Giddens dalam lingkaran "para kroni Tony (Blair)"-meminjam istilah The Economist-yang juga diisi oleh jutawan televisi Waheed Alli, penerbit besar (Random House) Gail Rebuck, dan Gubernur BBC Heather Rabbatts.

Tentang sifat kontroversial dari Giddens dengan The Third Way-nya sampai saat ini memang masih menjadi perdebatan. Pro dan kontranya begitu beragam. Di satu pihak, teori olahan Giddens dinilai sebagai terobosan baru. Akan tetapi, di pihak lain, Giddens bahkan dinilai tidak memiliki konsepsi dasar mengenai kekuasaan maupun ketimpangan struktural.

Tulisan di bawah ini mencoba untuk secara terbatas mengurai berbagai kontroversi seputar karya Giddens, yang tidak hanya terungkap melalui buku-bukunya tetapi juga tercetus dalam beberapa wawancaranya.

* UNTUK mewancarai Anthony Giddens, Anda akan menemui banyak masalah, begitu ungkap wartawan Laurie Taylor dari harian Inggris The Guardian.

Pertama, sejak tahun 1971 Giddens sudah menulis 32 buku. Tidak semua buku itu ada di perpustakaan. Kalaupun ada, paling-paling hanya dua atau tiga buku yang sudah dibaca secara serius. (Maklum, khususnya di negara-negara berkembang, Anthony Giddens baru "dikenal" sejak pekan pertama September 1998 saat bukunya The Third Way: The Renewal of Social Democracy muncul di pasaran).

Kedua, kalau ingin menanyakan sumbangan Giddens untuk teori ilmu-ilmu sosial, maka sebuah masalah baru muncul. Apa yang mau ditekankan: tentang karya awal Giddens mengenai teoretikus klasik macam Marx, Weber, dan Durkheim, atau tentang karya-karya terbarunya mengenai konsep "strukturasi" (structuration)?

Ketiga, saat ini Giddens bukan hanya seorang ilmuwan sosial, tetapi juga seorang pengusaha yang sukses dengan penerbitan yang dimilikinya, Polity Press. Dimensi lainnya, Giddens-sebagai Direktur London Schools of Economics and Political Science (LSE)-adalah orang yang selalu ingin menarik sebanyak mungkin kaum cendekiawan ke LSE, yang disebutnya sebagai "pusat pembangkit aneka ragam pandangan politik".

Apa kesimpulan dari nasihat Laurie Taylor, yang pada tahun 1965 di University of Leicester pernah ditolak secara halus oleh (asisten dosen) Giddens saat diminta menjadi pembimbing mata kuliah psikologi sosial itu? Jangan mencoba mewancarai Anthony Giddens tanpa persiapan istimewa, hubungan kesejarahan (Taylor satu almamater dengan Giddens!) dan kerelaan untuk "memasarkan" LSE maupun The Third Way.


KESIBUKAN Anthony Giddens memang luar biasa. Namun, hampir setiap hari Rabu siang pukul 13.00, ia selalu memberi kuliah umum (lunch talk) untuk seluruh mahasiswa dan staf LSE serta berbagai kalangan dari pemerintahan, bisnis, media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hari Rabu (26/1) lalu kuliah publiknya yang diberi judul Dunia yang Tunggang-langgang (Runaway World) sudah memasuki seri keenam.

Bagi Giddens, kuliah umum semacam itu menjadi ajang "uji coba" bagi gagasan dan teori-teori barunya mengenai berbagai masalah. Lalu, apa yang menjadi perhatian Giddens saat ini? Bukan strukturasi, tetapi "politik Jalan Ketiga", "globalisasi", dan "ketimpangan struktural". Sekurang-kurangnya dua hal yang pertama tercantum dalam keahlian Giddens seperti ditulis dalam website lse.ac.uk.com. Dan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah itu, telah disediakan panduan pertanyaan dan jawabannya. Berikut beberapa kutipannya:

Apa yang membedakan antara "Jalan Ketiga" dengan alur politik (atau kebijakan publik) lainnya?

Politik "Jalan Ketiga" mencoba mencari sebuah hubungan yang baru antara individu dengan masyarakat. Ia merupakan definisi ulang dari hak dan kewajiban. Perhatian utama "Jalan Ketiga" adalah keadilan sosial. Ia mendorong adanya keterlibatan sosial yang inklusif dan membangun sebuah masyarakat madani yang aktif di mana kelompok-kelompok masyarakat dan negara saling bekerja sama sebagai mitra. "Jalan Ketiga" itu berupaya untuk menghidupkan kembali budaya madani, mengusahakan sinergi antara sektor publik dengan sektor swasta, memanfaatkan dinamika pasar sambil tetap selalu memikirkan kepentingan umum. (Singkat kata) politik "Jalan Ketiga" adalah representasi dari pembaharuan demokrasi sosial.

Mengapa diperlukan sebuah "Jalan Ketiga"? Apakah itu tidak hanya sebuah nama lain dari politik kiri-tengah?

Politik "Jalan Ketiga" diperlukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan perbedaan antara garis kiri dan garis kanan dalam politik sudah begitu besar. Saat ini pandangan (mengenai dunia) dari aliran kiri yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Sementara pandangan kanan yang baru juga tidak memadai. Ia mengandung banyak kontradiksi. Pandangan politik aliran tengah sendiri juga telah menjadi begitu radikal hingga tidak lagi mampu menampung politik kiri maupun kanan. Diperlukan sebuah wahana baru untuk menampung kiri moderat (hasil pembaruan kanan) dan kiri tengah (hasil pem-baruan kiri) agar politik emansipatoris dan keadilan sosial tetap menjadi pusat perhatian.

Lalu, apa tujuan yang sesungguhnya dari "Jalan Ketiga"?

Untuk membantu masyarakat berunding dengan revolusi-revolusi zaman: globalisasi, perubahan mendasar dalam kehidupan pribadi dan lembaga, serta dalam hubungan manusia dengan alam. Ciri dasar dari kontrak sosial baru yang dipelopori oleh politik "Jalan Ketiga" adalah "tak ada hak tanpa tanggung jawab".

Tampaknya globalisasi telah menjadi sesuatu yang sangat mewarnai munculnya "Jalan Ketiga" ini. Sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan globalisasi?

Globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia, yang menghubungkan berbagai tempat yang terpisah begitu rupa sehingga sebuah kejadian lokal dibentuk oleh kejadian-kejadian yang jauh, dan juga sebaliknya. ...Karena globalisasi, persepsi mengenai dunia berubah. Masyarakat harus menyesuaikan lagi pikiran sosialnya dan tindakan sehari-se-harinya... Ini berarti harus mengubah kembali corak hubungan antarnegara, mengubah dinamika identitas, dan meninjau kembali berbagai hubungan-hubungan internasional.


SAMPAI di sini, Giddens memang bicara dalam tataran politik besar. Dari sisi ini, majalah The Economist edisi 12 Mei 1998 menyebut, tidak ada yang baru pada teori politik Giddens. "Ini mirip back to basics-nya kalangan konservatif," tulis majalah tersebut.

Kritik mengenai politik "Jalan Ketiga" maupun konsep globalisasinya Giddens memang banyak. Salah satu yang pantas dicatat adalah tulisan Profesor Chibli Mallat di harian The Daily Star, Beirut, 21 September 1998.

Pakar politik Lebanon itu menulis, dengan mengatakan konsepsi "Jalan Ketiga" sebagai konsepsi politik yang baru, Giddens cs telah mengabaikan negara-negara non-Barat, khususnya negara-negara Muslim. Sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, slogan "Jalan Ketiga" sudah berkumandang di negara-negara itu. Revolusi Iran-lah yang mencanangkannya. "Jalan Ketiga" adalah Islam, yang sistem kemasyarakatan bukan model Barat (kanan) atau model Soviet (kiri).

Selain itu, tulis Profesor Mallat, dalam sejarah abad ke-XX, "jalan ketiga" (dengan huruf kecil) adalah nama lain dari Nazisme Jerman dan Fascisme Italia, yang mencoba memberi alternatif baru terhadap ideologi sosialisme (Uni Soviet) dan kapitalisme (AS). Mallat kemudian mengusulkan agar para penganut "Jalan Ketiga" lebih menekankan nilai-nilai peradaban yang mampu menghilangkan berbagai ketimpangan struktural daripada nilai-nilai umum lainnya.

Hal semacam ini memang pernah ditanyakan oleh Armin Medosch dan Niko Waesche pada edisi 22 Desember 1997 mingguan Telepolis, Hannover (Jerman), kepada Anthony Giddens. Waktu itu, teori strukturasi Giddens memang sedang banyak disorot. Secara sederhana, teori tersebut antara lain menyebutkan bahwa hidup sehari-hari manusia itu diikat oleh reproduksi lembaga-lembaga sosial, yang dalam perjalanannya-bila tidak pernah digugat-bisa cepat berubah menjadi sebuah tingkah laku rutin. Tingkah laku itu bisa positif tetapi juga bisa negatif. Terhadap tingkah laku itulah, individu harus selalu memperbaharui kontrak sosialnya.

Anda pernah berkata bahwa tidak cukup memberi kesempatan yang sama, jika masih ada ketimpangan struktural (hasil reproduksi tingkah laku rutin yang negatif dari lembaga-lembaga sosial). Bagaimana keterangan yang sesungguhnya?

Di mana saja, setiap kesamaan dalam kesempatan selalu bisa menyesuaikan diri dengan situasi ketimpangan sosial. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi reproduksi situasi negatif yang pada gilirannya akan menjadi sebuah rutinitas hidup. Ambil contoh saja, jika Anda berada di kalangan bawah dan sadar bahwa banyak juga yang senasib dengan Anda, maka dengan sendirinya Anda akan merasa sebagai pariah. Situasi semacam itu-kalau dibiarkan terus-menerus-akan menggerogoti keutuhan masyarakat. Ketimpangan harus dipecahkan melalui pemahaman yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kesamaan dalam kesempatan memang hanya bisa terwujud melalui pasar lapangan kerja. Ini masalah sulit, karena justru globalisasi ternyata memiliki kaitan dengan masalah lapangan kerja. Di beberapa wilayah dunia, globalisasi justru meningkatkan angka pengangguran. Ini repot. Banyak negara belum mampu memecahkan masalah ini. Saya punya gagasan, mungkin kini saatnya untuk memikirkan semacam sistem pemerintahan global (global governance). Masalah yang masih mengganjal adalah bahwa untuk sampai ke situ, dibutuhkan sebuah krisis. Sejarah memang mencatat, banyak perubahan besar muncul karena perang.


PERANG dan krisis akhirnya menjadi juga topik dalam gagasan Anthony Giddnes. Ia memang tidak percaya bahwa saat ini akan ada perang besar. "Kini, demokrasi sudah makin menyebar. Gagasan bahwa demokrasi itu tidak akan berperang satu sama lain, memang benar," tulis Giddens dalam The Third Way. Akan tetapi, bagaimana bisa muncul sebuah perubahan besar tanpa perang atau krisis?

Giddens mengatakan, "perang-perang" atau "krisis-krisis" akan dimunculkan dari bawah dalam skala kecil, melalui berbagai organisasi masyarakat atau LSM. Perang-perang semacam itu tidak harus selalu dicegah, karena mungkin merupakan peringatan sebuah hati nurani yang independen dan murni. Sisi ini bisa menjadi sangat berpengaruh karena globalisasi. Sedikit demi sedikit ia bisa menjadi kekuatan untuk perubahan. Yang penting, perang atau krisis semacam itu harus tetap diberi sebuah kerangka "hak dan kewajiban". Ubi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada pula hukum, begitu tulis Giddens.

Tampaknya, sisi terakhir pandangan Giddens ini cocok untuk Indonesia, yang kini sedang diuji dalam mengelola "perang-perang" kecil di wilayah kedaulatannya. * H Witdarmono

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar